SUBANG, Zetta News. – Praktik peredaran obat keras golongan G, khususnya jenis Tramadol dan Eximer, di Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Hasil investigasi lapangan pada Selasa (16/02/2026) menunjukkan bahwa transaksi barang haram ini dilakukan secara terang-terangan, seolah-olah kebal terhadap hukum.

​Kondisi ini memicu keresahan mendalam bagi warga setempat yang melihat generasi muda mereka terancam oleh ketergantungan zat kimia berbahaya.

​Investigasi tim media mengungkap pola distribusi yang sangat berani. Obat-obatan yang menurut regulasi medis memerlukan resep dokter ketat, justru dipasarkan bebas kepada kalangan remaja dan pemuda. Fenomena “warung” atau titik distribusi terselubung ini beroperasi di tengah pemukiman warga tanpa adanya intervensi berarti dari pihak berwenang.

​Masyarakat kini mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan wilayah. Apakah ada unsur kelalaian, atau justru ada “mata yang tertutup” terhadap aktivitas ilegal ini?

​”Kami memberikan waktu bagi APH (Aparat Penegak Hukum) wilayah untuk bertindak. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, kami akan membawa temuan ini ke Polda Jawa Barat dan melakukan sounding langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,” tegas perwakilan tim investigasi.

Secara geografis, wilayah Pusakanagara yang menjadi perlintasan strategis seringkali dimanfaatkan oleh sindikat untuk menyusupkan barang haram. Namun, alasan geografis tidak bisa menjadi pembenaran atas lemahnya penegakan hukum di level akar rumput (Polsek dan Koramil setempat).

​Ketegasan aparat adalah harga mati. Jika langkah preventif dan represif tidak segera diambil, Kotasari berisiko menjadi “zona nyaman” bagi peredaran narkoba dan obat keras di Kabupaten Subang.

​Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak remaja, seperti perubahan pola tidur, sifat yang mendadak temperamental, atau menurunnya konsentrasi. Peredaran obat keras adalah ancaman nyata yang membutuhkan kolaborasi antara warga dan aparat, bukan sekadar imbauan di atas kertas.